dokter tifa jokowi ijazah palsu

Dokter Tifa Sindir Rencana Jokowi Hadir Sidang via Zoom

Indonesia-Vietnam 2026-07-03 dokter tifa

Terdakwa kasus dugaan fitnah ijazah palsu, Dokter Tifa, menyindir mantan Presiden Jokowi yang diisyaratkan hanya akan menghadiri persidangan lewat aplikasi Zoom.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur tempat sidang ijazah palsu digelar.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur tempat sidang ijazah palsu digelar.

Kubu Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Persidangan

Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret mantan Presiden Joko Widodo mulai bergulir panas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa langsung melempar kritik tajam di media sosial mengenai petunjuk kehadiran sang mantan kepala negara dalam agenda pembuktian mendatang.

Melalui akun X pribadinya, Dokter Tifa menyoroti pernyataan tim hukum lawan yang menyebut Jokowi akan hadir menggunakan 'mekanisme' tertentu. Ia menilai kalimat tersebut merupakan kode bahwa Jokowi enggan datang langsung secara fisik ke ruang sidang, padahal dirinya terancam hukuman berat berkisar antara 8 hingga 12 tahun penjara akibat perkara ini.

"Advokat JKW sudah kasih clue: Bapak akan hadir dengan mekanisme. Hahahaha. Bilang aja zoom. Takut amat bilang mau zoom. Kalah berani sama perempuan," cuit Dokter Tifa dalam akun media sosialnya saat mengomentari jalannya persidangan perdana tersebut.

Di sisi lain, Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi memilih merespons santai sindiran tersebut dan menegaskan kliennya sangat menghormati hukum. Pihak Jokowi justru mengaku tidak sabar untuk membawa dan memamerkan dokumen ijazah asli di hadapan majelis hakim guna menghentikan segala narasi negatif yang berkembang di ruang publik selama ini.

dokter tifa jokowi ijazah palsu sidang pn jakarta timur hukum
N

Hidayat Hamzah

Jurnalis Politik Senior - Indonesia-Vietnam

Wartawan senior dengan pengalaman meliput dinamika politik di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Menyajikan analisis mendalam tentang kebijakan publik, hubungan bilateral, dan isu strategis nasional.