tokopedia tiktok shop phk massal

DPR Panggil Tokopedia Klarifikasi Isu PHK Massal

Indonesia-Vietnam 2026-07-07 tokopedia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan Kemnaker dengan TikTok-Tokopedia Group guna mengklarifikasi isu PHK massal yang beredar.

Pertemuan DPR bersama Kemnaker dan manajemen TikTok-Tokopedia

Pertemuan DPR bersama Kemnaker dan manajemen TikTok-Tokopedia

Manajemen TikTok-Tokopedia Bantah Isu PHK Massal di DPR

Langkah responsif diambil oleh DPR RI menyusul keresahan publik terkait rumor efisiensi besar-besaran di industri teknologi. Pertemuan yang digelar di Gedung DPR ini turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta jajaran petinggi perwakilan TikTok regional China, TikTok Indonesia, dan Tokopedia.

Dalam forum tersebut, manajemen TikTok-Tokopedia Group secara tegas membantah adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dalam skala besar. Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, menjelaskan bahwa agenda yang sedang berjalan saat ini murni merupakan penataan organisasi dan optimalisasi sumber daya manusia.

"Tidak ada PHK massal di TikTok-Tokopedia Group. Yang sedang kami lakukan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility," ujar Stephanie. Kebijakan ini diambil pasca-integrasi bisnis kedua platform, di mana karyawan diberikan kesempatan untuk berpindah ke divisi lain yang sesuai dengan kebutuhan baru perusahaan.

Menanggapi penjelasan tersebut, Menaker Yassierli menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi jalannya hubungan industrial ini agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Di sisi lain, DPR berjanji memantau proses transisi internal ini secara transparan guna menjamin seluruh hak pekerja tetap terlindungi tanpa ada yang dirugikan.

tokopedia tiktok shop phk massal dpr ri sufmi dasco ahmad kementerian ketenagakerjaan
N

Hidayat Hamzah

Jurnalis Politik Senior - Indonesia-Vietnam

Wartawan senior dengan pengalaman meliput dinamika politik di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Menyajikan analisis mendalam tentang kebijakan publik, hubungan bilateral, dan isu strategis nasional.